Flamboyannews.com, Bengkulu Utara – Bupati Bengkulu Utara Ir.H.Mian menghadiri acara peringatan 9 Tahun atas pemberlakuan Undang-Undang Desa, yang bertemakan “Membangun Indonesia Dari Desa”. bertempat di Gedung Belora Bung Karno Jakarta Pusat, Minggu (19/03/2023).
Baca Juga : Ratusan Masa di Musra Ke-XXVI Nampak Menghendaki Menkopolhukam RI Penerus Kepemimpinan Nasional
Kegiatan ini diawali dengan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI pemecahan rekor muri, perencanaan pemecahan rekor Muri dengan peserta terbanyak 100.000 peserta yang terdiri dari kepala desa, BPD dan Perangkat desa.
Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari ketua dewan penasihat DPD RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.
Baca Juga : Asisten II Fachriza : Sertifikat Kompetensi Wartawan Merupakan Keharusan
Penganugrahan Bapak Pembangunan Desa kepada Bapak Ir.H.Joko Widodo, pengarahan Presiden Republik Idonesia dalam rangka peringatan 9 Tahun UU Desa, “Hari Desa Nasional tahun 2023 dalam kesempan ini, Bupati Bengkulu Utara mengucapkan Selamat atas peringatan ini pada usia 9 tahun UU Desa telah terbukti mampu torehkan prestasi, penuhi janji dan berkontribusi bagi Indonesia.
“Membangun Indonesia, mewarnai dunia, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global.
Dengan ini Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Kabupaten atau kota yang siap akan hal ini, mewujudkan pembangunan hingga kesiapan dalam menghadapi krisis hingga kemiskinan ekstream, yang semua itu merupakan untuk menyejahterakan masyakatnya,”Jelasnya.
Baca Juga : Polsek Gading Cempaka Gelar Bakti Sosial di Pura Santi Muara Dipa
Berdasarkan informasi yang didapatkan, dialog terkait isu pemerintah tingkat desa, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Asri Anas dalam laporannya menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa, selain itu. meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta penetapan Hari Desa Nasional.
Turut hadir Ibu Megawati Soekarno Putri sejumlah pimpinan negara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan aktivis yang mendorong Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko dan pimpinan organisasi desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. (SG)
