Flamboyannews.com, Bengkulu – Kombes Pol Fahmi Afrianto, S.Ik., Kepala Kepolisian Provinsi Bengkulu, bersama dengan Drs. Khairi Anwar, Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, memimpin rapat koordinasi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (TPPO) dan perdagangan orang.
Rapat yang penting ini diadakan di ruang rapat Raflesia Pemerintah Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat kepolisian dan pemerintah provinsi, Senin (11/09/2023).
Baca Juga: Kawanan Kerbau ‘Menguji’ Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung
Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pembentukan Gugus Tugas TPPO di Provinsi Bengkulu. Dir Reskrimum Polda Bengkulu mempresentasikan rencana ini sebagai langkah proaktif dalam memerangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang di wilayah tersebut.
Gugus tugas ini akan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam upaya pencegahan ini.
Selain membahas pembentukan gugus tugas, Dir Reskrimum Polda Bengkulu juga membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Satgas TPPO. Ini mencakup rencana tindak lanjut dan alokasi anggaran untuk tahun 2024. Dukungan finansial yang memadai dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan upaya pencegahan TPPO.
Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Drs. Khairi Anwar, secara tegas menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pembentukan gugus tugas Satgas TPPO. Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pihak kepolisian dalam upaya bersama untuk memerangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang di Bengkulu.
Baca juga: Bengkulu Tengah Terdepan dalam Upaya Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen serius dalam melindungi perempuan dan anak-anak serta mencegah perdagangan orang di Provinsi Bengkulu. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan langkah-langkah pencegahan ini akan semakin diperkuat dan berhasil dalam mengatasi masalah ini di wilayah tersebut.
Langkah-langkah konkret yang diambil dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi merupakan langkah positif dalam perjuangan melawan tindak pidana tersebut.
Editor : Gina Rivaldo
