Izin Operasional PT. Grab Bengkulu dipertanyakan

Flamboyan New.Com – Baru-baru ini banyak pihak yang mempertanyakan status keberadaan PT. Grab di Kota Bengkulu, seiring dengan banyaknya masalah yang terjadi antara Driver dan konsumen dalam proses antar jemput penumpang, seperti halnya yang terjadi dengan seorang pengguna Jasa transportasi online ini sebut saja namanya Ani yang bekerja disalah satu Bank di Bengkulu pernah satu waktu dia mengalami hal yang tidak menyenangkan yakni si Driver meminta ongkos lebih dari ongkos yang tertera di Aplikasi sang driver, karna tidak mau membayar lebih sang driver mengantarnya kembali ke lokasi penjemputan semula dengan kecepatan kendaraan yang tidak wajar, karna hal ini korban melaporkan kejadian ini pada PT. Grab selaku Aplikator namun Grab tidak meresponya secara baik jadi ini jelas merugikan pengguna, itu diantara beberapa masalah yang terjadi, namun tak kalah pentingnya adalah Publik banyak mempertanyakan status operasional perusahaan jasa online ini, karna terkesan banyak yang ditutupi dari perusahaan ini diantaranya Kantor yang tidak jelas keberadaannya, saat wartawan ini mencoba identifikasi kelapangan didapati Kantor Perusahaan ini berada satu atap dengan warung makan, satupun tidak ada antribut Perusahaan disana yang ada hanya papan merek Rumah makan tempat dimana mereka menumpang untuk operasional.

  Disinyalir inilah Kantor Cabang PT.Grab Bengkulu, yang menggunakan papan nama Rumah makan

Selain itu dalam izin operasinalnya Masyarakat juga mempertanyakan aturan main antara pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Grab dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kota Bengkulu Khususnya Dinas Perhubungan selaku pihak yang berwenang, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bengkulu Sipul Anwar dalam wawancara bersama Flamboyan New Beliau dengan tegas meminta Kepada Pihak pemerintah untuk segera mencari Draf penganti Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang dicabut oleh Mahkamah Agung  (MA) atas Gugatan yang disampaikan oleh Asosiasi Driver Online (ADO) beberapa waktu yang lalu, adapun Peraturan Menteri yang dicabut tersebut yakni:

Pasal 6 ayat 1 huruf E, Tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi, Pasal 27 ayat 1 huruf D, Soal mengatur taksi online harus berstiker, Pasal 27 ayat 1 huruf F, Soal kewajiban dokumen perjalanan yang sah, Pasal 27 ayat 2, Mengatur jenis dan ukuran stiker kendaraan online, Pasal 38 dan 39, Mengatur izin perusahaan angkutan minimal memiliki 5 kendaraan., Pasal 40, Mengatur soal badan hukum pemilik kendaraan, Pasal 48, Soal registrasi uji tipe (SRUT), Pasal 65 huruf B, Pasal 65 huruf C, Larangan penyedia aplikasi sebagai penyedia jasa angkutan, Pasal 72 ayat 5 huruf C, Mengatur soal denda administrasi ke transportasi online.

Lebih Lanjut disampaikan oleh Bung Saipul beliau juga meminta kepada pihak yang terkait untuk bisa duduk satu meja antara Pihak Perusahaan Penyedia Angkutan Online, Pemerintah dan Penyedia jasa angkutan Darat (Angkot) dalam pembahasan keberadaan Transportasi yang berbasis Online ini agar tidak terjadi kesinggungan, sehingga kedepannya tidak terjadi Konflik antara Pihak Angkutan Darat dalam hal ini Angkot yang sudah ada sejak bertahun-tahun di Kota ini dengan pihak perusahaan penyedia angkutan Online, sehingga kedepannya terjadi sinergitas yang bisa meredam konflik itu dan tidak menganggu antara kedua belah pihak pengguna jasa ini.

Saypul Anwar - Ketua Organda Provinsi Bengkulu
Syaipul Anwar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bengkulu

Hal senada juga di amini oleh Direktur Eksekutif Lembaga Proletariat Independent (Lem-KoPi) Nusantara Arianto AMP, S.Ip dalam wawancara beberapa waktu yang lalu, beliau juga meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bisa melihat secara cermat keberadaan Transportasi yang berbasis Online ini, sebab di Daerah Angkutan Kota (Angkot) Masih mendominasi dalam peran transportasi Darat untuk itu pemerintah jangan asal memberi izin, lihat dulu kebawah, koordinasi dan duduk satu meja adalah satu-satunya jalan untuk mencari solusi dalam masalah ini, demikian Arianto

Reporter : Repi/Ari

Editor : Riki Hermanto