Flamboyannews.com – Belum lama ini tersiur kabar isu akan adanya aksi demonstrasi besar-besaran dari kalangan
mahasiswa yang menolak presiden Joko Widodo untuk tiga periode dan juga atas kenaikan berbagai macam harga pokok serta kelangkaan berbagai macam minyak.
Rupanya setelah melewati berbagai kisruh serta polemik yang terus saja menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan akhir mahasiswa turun untuk menyampaikan keresahan yang ada. Mulai dari kelangkaan minyak goreng,
harga bahan pokok yang kian melonjak, pungutan pajak yang kian meningkat, serta kenaikan sejumlah harga bbm makin menambah pelik rakyat pribumi.
Di kutip dari Kompas.com Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengonfirmasi rencana demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta pada Senin (11/4/2022) nanti. BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER. Koordinator BEM SI, Kaharuddin, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 28
Maret 2022. "Betul, Mas.
Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini," kata Kaharuddin kepada Kompas.com, pada Kamis (7/4/2022). Dalam kegiatan demonstrasi tersebut BEM SI menyampaikan enam tuntutan. Tuntutan pertama
BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak
penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode, "karena sangat jelas mengkhianati konstitusi
negara".
Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Setelah sekian lama berdiam dan membungkam diri akan kebijakan pemerintah yang selalu saja menyesakkan dada, rupanya kalangan intelektual muda pun tak tahan lagi akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga segera mengambil sikap serta tindakan atas penderitaan yang dialami masyarakat.
Mereka berusaha menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan yang timpang serta tajam kebawah kemudian tumpul keatas . Karena pada faktanya hukum di negeri ini tumpul kepada para penguasa dan pejabat tinggi yang berada diatas. Sedangkan kepada rakyat miskin yang lemah dan kecil hukum di negeri begitu tajam melibihi pisau. Padahal menjadi seorang pemimpin bukan perkara yang ringan. Sebab pemimpin harus menjadi sosok yang
bertanggungjawab, mengayomi, serta melayani rakyatnya dengan bijaksana. Karena kelak seorang pemimpin juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
“Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinananya. seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tangggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memlihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertangggung jawab) dari hal yang dipimpinnya."(HR Bukhari dan Muslim).
Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa etika kepemimpinan dalam Islam yang paling pokok adalah bertanggungjawab. Karena Allah menurunkan manusia di muka bumi untuk menjalankan misi sebagai seorang khalifah (pemimpin), walhasil sebagai pemimpin mereka harus memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri dan juga orang-orang yang ia pimpin. Bukan sebagai penguasa yang hanya bisa memberikan kebijakan dan perintah semata. Seorang Pemimpin juga harus memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji-janji manis saja. Namun rupanya realita tak seindah kenyataan yang ada. Lagi-lagi aturan yang lahir dari sistem demokrasi selalu saja menyusahkan rakyat kecil semata. Kian hari menampakkan kebengisan dari
aturan yang diciptakan.
Dengan demikian Lambat laun sistem demokrasi yang mengutamakan asas
manfaat belaka ini berada pada ambang kehancurannya. Hal tersebut dibuktikan dengan
bersuaranya mahasiswam. Selain itu juga rakyat yang semakin tersadarkan kian harinya akan potret
nyata dari kegagalan serta kecacatan sistem sekulerisme dalam mengurusi berbagai macam
problematika umat. Hal ini berbanding terbalik dengan Islam. Karena sejatinya Islam merupakan
satu-satunya obat mujjarrab yang mampu mengobati berbagai penyakit kehidupan. Dalam Islam
seorang pemimpin atau khalifah memiliki peran yang penting dalam mengurusi persoalan umat.
Tidak hanya sebagai kepala negara, namun juga berperan dalam meriayah umat dari segala segi
aspek kehidupan. Mulai dari Kesehatan, Pendidikan, sosial, dan lainnya. Sehingga dalam memenuhi
segala kebutuhan masyarakat seorang khalifah bertanggungjawab penuh dalam menjamin
kebutuhan tersebut. Dengan demikian segala kebutuhan dijamin oleh khalifah melalui baitul mal.
Dimana dalam daulah Islamiyah, Baitul mal merupakan lembaga pemasukan dan pengeluaran
negara sebagai tempat penyimpanan harta umat. Baik itu berupa bangunan, uang, hasil tambang,
dan komoditas perdagangan. Dalam Baitul mal terdapat tiga pos pendapatan dengan berbagai
pemasukkannya. Yakni :
1. Pos kepemilikan negara,
Fa’i, yaitu pendapatan daulah dari hasil rampasan perang. Sedangkan
Kharaj, yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan tanah yang di bebaskan daulah islamiyah
melalui futuhat.
2. Pos kepemilikan umum
Yaitu, meliputi segala sesuatu yang tidak boleh di miliki oleh individu. Salah satunya hasil bumi
yang meliputi : minyak bumi, tambang emas, batu bara, dan lainnya. Kemudiang di Kelola oleh
negara untuk mengurus kepentingan umat.
3. Pos sedekah
meliputi zakat uang, perdagangan, hasil pertanian dan peternakan.
Demikianlah seorang pemimpin dalam Islam begitu peduli dan berempati tinggi kepada
rakyatnya. Karena pemimpin adalah perisai (pelindung) ummat. Hal ini sesuai hadist Rasulullah
SAW :
“ sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, orang-orang yang berperang dibelakang
dia dan berlindung kepada dia” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Maka jelaslah perbedaan signifikan antara pemimpin hasil cetakan dari sistem kapitaslisme-
sekuleris yang merupakan sistem buatan manusia. Dimana selalu mengutamakan kepentingan
penguasa demi meraup pundi-pundi rupiah guna kepentingan pribadi sehingga menjadi
pemalak rakyat. Sedangkan pemimpin hasil cetakan dan didikan Islam bertolak belakang
dengan system kapitalisme-sekulerisme. Dimana tolak ukur disandarkan kepada halal-haram.
Sehingga perbuatan yang mereka lakukan akan selalu merujuk kepada hukum islam. Dengan
demikian khalifah akan senantiasa menjadi perisai (pelindung umat) yang tidak akan
membiarkan umatnya sengsara ataupun menderita. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan
islam. Bahkan tidak hanya itu apabila seorang pemimpin melakukan kesalahan maka akan di
berikan sanksi berupa teguran dari rakyatnya. Namun, apabila pemimpin terbukti bersalah dan
menjadi penipu rakyat maka akan diberikan sanksi tegas berupa di turunkan dari jabatan juga
mendapatkan sanksi dari Allah di akhirat kelak. Hal ini sesuai hadist yang di riwayatkan
Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:
” Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.” (HR Ahmad).
Maka dengan begitu pemimpin harus selalu menjaga Amanah dan berlaku jujur di muka bumi.
Karena kepemimpinan tanpa tanggungjawab diibaratkan seperti bangunan tanpa pondasi. Dari luar
terlihat megah dan indah, namun di dalamnya rapuh serta tidak kokoh untuk bertahan dalam waktu
yang lama.
Wallahu a’lam bissowab
