FlamboyanNews.Com, Bengkulu – Tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat dan mutakhir menjadi sangat penting karena berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Untuk itu pemutakhiran data dianggap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay yang memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 bersama Dinas Dukcapil siang tadi (09/02/2021) mengatakan ketersediaan data perkembangan kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
“Makin lengkap dan akurat data kependudukan, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan,” katanya.
Dewan pun meminta Dinas Dukcapil melakukan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bengkulu karena pemutakhiran data terakhir dilakukan tujuh tahun lalu.
“Dewan akan mensupport dengan anggaran. Yang jelas penduduk itu kan pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Maka penduduk harus menjadi perhatian. Dan keakuratan datanya menjadi sebuah keharusan,” lanjutnya.
Sementara itu Anggota Komisi 1 lainnya Kusmito menekankan pada wacana penambahan jumlah keterwakilan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penambahan Daerah Pemilihan jika jumlah penduduk di Kota Bengkulu sudah mencapai 400.000 jiwa. Wacana penambahan Daerah Pemilihan pun menjadi sangat wajar, mengingat pertambahan penduduk di Kota Bengkulu juga cukup pesat. Sehingga pemutakhiran data pun menjadi sangat relevan.
“Kita (Dewan) ini kan wajib menyampaikan wacana, tentunya didasarkan pada data yang akurat. Pemutakhiran data kependudukan harus segera dilakukan”, kata Kusmito.
Menanggapi hal itu, Kadis Dukcapil Nopriansyah mengatakan pihaknya memang berencana melakukan pemutakhiran data kependudukan sesegera mungkin. Berdasarkan database kependudukan di Dinas Dukcapil, jumlah penduduk Kota Bengkulu adalah sebanyak 371.828 jiwa. Namun karena pertumbuhan penduduk Kota Bengkulu yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran, pihaknya kesulitan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan. Kendala lainnya adalah keterbatasan kemampuan peralatan perekaman E-KTP, karena pada dasarnya melalui perekaman E-KTP dapat diperoleh gambaran mengenai pertambahan jumlah penduduk.
“Kami mohon Dewan juga mendukung secara anggaran dan kami optimis data kependudukan kita akan akurat dan baik”, katanya. (ADV)
