Jakarta, Flamboyannews.com – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke wilayah-wilayah paling terpencil di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2024, yang digelar pada 14 Juli 2025.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D, menyampaikan bahwa JKN merupakan perwujudan nyata dari semangat gotong royong bangsa dalam memastikan seluruh warga negara memperoleh layanan kesehatan yang setara.
“JKN adalah bentuk nyata gotong royong bangsa dalam menjamin layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pelosok,” tegas Ghufron.
Hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa, atau sekitar 98,45% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota tercatat telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
BPJS Kesehatan juga terus memperluas layanan dengan menghadirkan BPJS Keliling di lebih dari 37.800 titik, dan membuka layanan di 227 Mal Pelayanan Publik, guna menjangkau peserta secara langsung.
Infografik resmi yang dipaparkan dalam forum publik memperlihatkan bagaimana proses bisnis JKN berjalan dari hulu ke hilir: mulai dari pendaftaran peserta, pengumpulan iuran (revenue collection), pengelolaan risiko (risk pooling), hingga pembayaran strategis kepada fasilitas kesehatan (strategic purchasing). Seluruh proses tersebut didukung sistem teknologi informasi canggih dan lebih dari 1 juta kanal pembayaran (payment channel).
Peserta JKN dapat memperoleh layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik, maupun di fasilitas rujukan seperti rumah sakit. Proses rujukan dan rujuk balik kini lebih efisien, dengan pendekatan berbasis mutu layanan dan prinsip nondiskriminatif.
Inovasi digital juga menjadi kunci transformasi layanan. Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, VIKA, Call Center 165, hingga video conference melalui Zoom telah menghadirkan kemudahan dalam administrasi dan pengaduan layanan.
Layanan telekonsultasi telah digunakan oleh 17,2 juta peserta, dan sistem antrean online kini digunakan oleh 22 ribu FKTP dan 3.100 rumah sakit. Inovasi ini terbukti menurunkan beban biaya langsung masyarakat (Out of Pocket) dari 49,7% menjadi 25%.
Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya. Aset bersih mencapai Rp49,52 triliun, dengan hasil investasi sebesar Rp5.395,6 triliun. Sepanjang 2024, terdapat 673,9 juta kunjungan layanan, atau sekitar 1,8 juta kunjungan per hari.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, turut mengapresiasi capaian tahun 2024 yang menunjukkan kematangan sistem JKN dan peningkatan kualitas layanan.
“JKN bukan sekadar angka, melainkan kepercayaan dan kualitas layanan yang dirasakan peserta. Sinergi antara Dewan Pengawas dan manajemen BPJS Kesehatan akan terus menjaga arah dan keberlanjutan program ini,” pungkasnya.
Dengan sistem yang semakin transparan, digital, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, BPJS Kesehatan menunjukkan transformasi nyata sebagai pengelola jaminan sosial kesehatan yang makin dipercaya masyarakat.
Reporter : Ak
