Gubernur Bengkulu Rohidin Membuka Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Flamboyannews.com, Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa kondisi global saat ini dalam keadaan instabilitas. Untuk itu diperlukan menegakan konstitusi agar produk hukum di Indonesia dapat selaras dan koherensi dengan amanat UUD 1945.

“Oleh karena itu, kita butuh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi tumpuan dan harapan bagi bangsa kita,” jelas Gubernur Rohidin saat membuka Seminar Nasional “Arah Baru Penegakan Konstitusi dan Demokrasi di Tengah Instabilitas Global” yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Jumat (05/05/2023).

Baca Juga : Keluarga Korban dan Pengacara Minta Pelaku Pemerkosaan Anak Dihukum Berat

Rohidin menambahkan, keberadaan MK dibutuhkan dalam kondisi perkembangan hukum yang dinamis.

“Jangan sampai ruhnya keluar dari UUD 1945. Jadi saya kira sangat penting keberadaan MK itu sendiri,” pungkas Rohidin.

Baca Juga : Pantai Panjang Banyak Makan Korban, Basarnas Bengkulu Akan Dipatroli 24 Jam

Sementara itu, Rektor Universitas Bengkulu Retno Agustina Ekaputri menjelaskan bahwa Seminar Nasional “Arah Baru Penegakan Konstitusi dan Demokrasi di Tengah Instabilitas Global” diharapkan dapat menjawab dan mengupas berbagai persoalan hukum yang saat ini terjadi.

“Kita mencoba melihat demokrasi di negara kita terjadi berbagai hal yang kemudian menuntut ketelitian, kewaspadaan, keberhati-hatian dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan di dalam aspek hukum. Ini yang coba kita lakukan pembahasan di dalam kajian dalam forum ilmiah, “jelas Retno.

Baca Juga : OTT Pungli SK PPPK Tempuh Pra Peradilan, Begini Penjelasan Kasi Intel Kejari Seluma

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI Suhartoyo juga menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai representasi dari demokrasi.

“Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara substantif untuk merepresentasikan demokrasi yang sebenarnya. Karena konten dari demokrasi itu sendiri adalah perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Jadi, negara tidak dapat sewenang-wenang,” jelas Suhartoyo. (DN)